Reformasi Agraria

*DAFTAR TUNTUTAN & ASPIRASI*

1. *Implementasi Reforma Agraria*
* Mendorong pelaksanaan Reforma Agraria yang adil di NTT, khususnya kepastian hukum atas tanah masyarakat di Pulau Kera.


2. *Penerbitan SK Baru Bebas Kawasan Kehutanan (Masyarakat Pubabu & Fatukoa)*
* *Masalah:* Tanah ulayat/adat di Pubabu dan Fatukoa diklaim masuk kawasan kehutanan/jalur hijau, padahal masyarakat memiliki sertifikat dan rutin membayar pajak.
* *Tuntutan:* Mengingat wilayah pemukiman masyarakat telah dikeluarkan dari kawasan kehutanan berdasarkan revisi SK No. 357, masyarakat Pubabu dan Fatukoa mendesak diterbitkannya *SK Baru* untuk membebaskan tanah milik masyarakat secara resmi dari kawasan kehutanan/jalur hijau.


3. *Penyelesaian Sengketa Lahan Jalur 40*
* Meninjau kembali status tanah di sepanjang ±15 km Jalur 40 yang ditetapkan sebagai tanah pemerintah / Ruang Terbuka Hijau (RTH).
* Menolak pengambilan hak tanah masyarakat selebar 20 meter yang merugikan pemilik lahan.


4. *Penolakan Dampak Pembangunan & Pariwisata bagi Petani/Nelayan*
* *Labuan Bajo:* Meminta perlindungan hak-hak petani yang direlokasi/tergusur akibat proyek pembangunan pariwisata.
* *Geothermal Flores:* Menolak penetapan Pulau Flores sebagai pulau *geothermal* yang dilakukan tanpa partisipasi dan persetujuan masyarakat lokal.
* *Pulau Wisata:* Menolak penetapan pulau-pulau di NTT sebagai destinasi wisata yang merugikan hak-hak masyarakat adat dan petani.
* *Pulau Kera:* Menuntut perlindungan dan jaminan ruang hidup bagi petani/nelayan rumput laut di Pulau Kera yang terancam kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.


5. *Pemulihan Hak Tanah Wilayah Spesifik*
* Mendesak penyelesaian konflik agraria serta pemulihan hak atas tanah masyarakat di *Nangahale, Nagekeo, Fatukoa, Pubabu, Naibonat dan Pulau Kera*.

-

Reformasi Agraria

*DAFTAR TUNTUTAN & ASPIRASI*

1. *Implementasi Reforma Agraria*
* Mendorong pelaksanaan Reforma Agraria yang adil di NTT, khususnya kepastian hukum atas tanah masyarakat di Pulau Kera.


2. *Penerbitan SK Baru Bebas Kawasan Kehutanan (Masyarakat Pubabu & Fatukoa)*
* *Masalah:* Tanah ulayat/adat di Pubabu dan Fatukoa diklaim masuk kawasan kehutanan/jalur hijau, padahal masyarakat memiliki sertifikat dan rutin membayar pajak.
* *Tuntutan:* Mengingat wilayah pemukiman masyarakat telah dikeluarkan dari kawasan kehutanan berdasarkan revisi SK No. 357, masyarakat Pubabu dan Fatukoa mendesak diterbitkannya *SK Baru* untuk membebaskan tanah milik masyarakat secara resmi dari kawasan kehutanan/jalur hijau.


3. *Penyelesaian Sengketa Lahan Jalur 40*
* Meninjau kembali status tanah di sepanjang ±15 km Jalur 40 yang ditetapkan sebagai tanah pemerintah / Ruang Terbuka Hijau (RTH).
* Menolak pengambilan hak tanah masyarakat selebar 20 meter yang merugikan pemilik lahan.


4. *Penolakan Dampak Pembangunan & Pariwisata bagi Petani/Nelayan*
* *Labuan Bajo:* Meminta perlindungan hak-hak petani yang direlokasi/tergusur akibat proyek pembangunan pariwisata.
* *Geothermal Flores:* Menolak penetapan Pulau Flores sebagai pulau *geothermal* yang dilakukan tanpa partisipasi dan persetujuan masyarakat lokal.
* *Pulau Wisata:* Menolak penetapan pulau-pulau di NTT sebagai destinasi wisata yang merugikan hak-hak masyarakat adat dan petani.
* *Pulau Kera:* Menuntut perlindungan dan jaminan ruang hidup bagi petani/nelayan rumput laut di Pulau Kera yang terancam kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.


5. *Pemulihan Hak Tanah Wilayah Spesifik*
* Mendesak penyelesaian konflik agraria serta pemulihan hak atas tanah masyarakat di *Nangahale, Nagekeo, Fatukoa, Pubabu, Naibonat dan Pulau Kera*.

-

Evaluasi Hasil Seleksi Akpol

-

-

Transparansi Hasil Seleksi Catar Akpol

-

-

Aksi Damai dan Bakar Lilin

-

-

Rupiah melemah dan harga BBM naik

-

-

Rupiah melemah dan harga BBM naik

-

-

Hari Lahir Pancasila dan Program MBG yang belum merata

-

-

Kelangkaan dan Mahalanya harga Gas LPG

-

-

Pendidikan, MBG, Buruh, dl (Jilid 2)

-

-

Pendidikan, MBG, Buruh, dl

-

-

Pembatalan kasasi JPU Rote Ndao terhadap putusan bebas murni Erasmus Frans Mandato

aksi unjuk rasa aliansi pemuda mahasiswa NTT tanggal 29 April 2026 yang menuntut membatalkan kasasi JPU Rote Ndao terhadap putusan bebas murni Erasmus Frans Mandato, periksa serta copot kajari dan JPU Rote Ndao, batalkan dukungan pemprov NTT terhadap ekspansi nihil Sumba ke Rote, dan segera buka akses jalan masuk ke Pantai Bo'a yang ditutup sepihak oleh PT. Bo'a Development.

-

Wacana pilkada tidak langsung dan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP terbaru yang dianggap kontroversi

-

-

Pendidikan

-

-

2 anggota debt colektor yang di bunuh di Jakarta

-

-

2 anggota debt colektor yang di bunuh di Jakarta

-

-

Mafia BBM di NTT

-

-

Penolakan Pergub NTT No. 33 Tahun 2025

-

-

Reformasi Agraria Sejati

-

-

Protes masyarakat kenaikan tunjangan DPRD NTT

-

-

Menyoroti persoalan hak kerja karyawan yang dianggap tidak sesuai aturan

-

-

Aksi Damai dan Doa

-

-

Larangan Tentang Penyelenggaraan Angkutan Pasar dalam Wilayah Provinsi NTT

-

-

Tindakan Intoleransi yang terjadi di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

-

-

Larangan Tentang Penyelenggaraan Angkutan Pasar dalam Wilayah Provinsi NTT

-

-

Seruan Aksi Hari Buruh

-

-

Seruan Aksi Hari Buruh

-

-

Sengketa Tanah

-

-

Penolakan Pemangkasan Anggaran

-

-

Penolakan Pemangkasan Anggaran

-

-

Penolakan Pemangkasan Anggaran

-

-

Penolakan Pemangkasan Anggaran

-

-

Proses Seleksi PPPK Tahap 1 Yang Masih Menimbulkan Banyak Persoalan

-

-

Proses Seleksi PPPK Tahap 1 Yang Masih Menimbulkan Banyak Persoalan

-

-

Proses Seleksi PPPK Tahap 1 Yang Masih Menimbulkan Banyak Persoalan

-

-